Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Profil

Sejarah

Menurut Staatblaad tahun 1898 no.178 daerah ini menjadi salah satu onderafdeeling di dalam Afdeeling Kendangan yaitu Onderafdeeling Batang Alai en Labooan Amas terdiri atas:

Distrik Batang Alai

Distrik Batang Alai adalah bekas distrik (kawedanan) yang merupakan bagian dari wilayah administratif Onderafdeeling Batang Alai dan Labuan Amas pada zaman kolonial Hindia Belanda dahulu. Distrik Batang Alai ibukotanya Barabai dan pernah dipimpin oleh Kepala Distrik (districhoofd) yaitu Kiai Duwahit (1899) dan Kiai Demang Yuda Negara. Dewasa ini wilayah distrik ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Suku Banjar yang mendiami wilayah bekas distrik ini disebut Orang Alai, sedangkan suku Dayaknya merupakan bagian dari Suku Dayak Meratus yang disebut Dayak Alai terdiri atas Dayak Labuhan, Dayak Atiran dan Dayak Kiyu

Distrik Labuan Amas

Distrik Labuan Amas (Lebonemas) adalah bekas distrik (kawedanan) yang merupakan bagian dari wilayah administratif Onderafdeeling Batang Alai dan Labuan Amas pada zaman kolonial Hindia Belanda dahulu. Distrik Labuan Amas ibukotanya Pantai Hambawang dan pernah dipimpin oleh Kepala Distrik (districhoofd) yaitu Tomonggong Kerta Joeda Negara (1899).

Timbulnya hasrat untuk membentuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah bagi daerah Barabai atas dasar:

Menyadari bahwa untuk majunya daerah Barabai harus diatur dan diurus oleh masyarakat Barabai sendiri. Hinstorich resch telah menyatakan bahwa pada zaman penjajahan Belanda sudah ada Barabai Road yang mana pengurusan kepentingan daerah maupun pengurusan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada Barabai. Syarat-syarat untuk berotonomi daerah bagi Barabai telah mencukupi. Perjuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memakan waktu yang cukup panjang melalui prosedur yang cukup berliku-liku dan ruwet selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun.

Tahapan untuk menuntut Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut melalui periode dimana tiap-tiap periode telah ditentukan langkah-langkah kerjanya, yaitu:

Periode Pelopor

Sebagai awal perjuangan periode pelopor pada tanggal 2-3 September 1953 para tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daeah otonom sendiri.

Dari pertengahan tahun 1953 sampai dengan 27 Maret 1954 atau selama kurang lebih 9 bulan, dimana pada periode ini para tokoh masyarakat membentuk suatu panitia dengan tugas berupaya semaksimal mungkin agar Kewedanan Barabai dijadikan Daerah Otonom yang berdiri sendiri yang dahulunya sebelum Perang Dunia II bernama Barabai Plaatslijke.

Pada periode ini tercatat orang-orang yang memberikan inisiatif amanat, yaitu:

Bapak H. Ali Baderun T.
Bapak Abidarda
Bapak Abdul Muis Redhani
Bapak H. Sibli Imansyah
Bapak Surya Hadi Saputra
Bapak A. Talib

Setelah menerima amanat dari orang-orang tersebut dibentuklah Panitia Penuntut Sementara yang terdiri dari:

Ketua: H. Salman
Sekretaris: Osvia Arafiah
Bendahara: Abdul Muis Redhani
Pembantu: A. Zainie, JS, Taplih M., Faisal Amberie, Anang Ibrahim dan H. Syahrani Achmad

Selama kurun waktu 9 bulan itu Panitia Penuntut mengadakan pertemuan-pertemuan mencari/mengumpulkan data dan menemui semua tokoh-tokoh baik yang di Barabai maupun yang ada di Banjarmasin yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai (K3B) Banjarmasin.

Dalam masa Periode Pelopor ini masih banya tokoh masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun semuanya bertekad pada waktu itu menuntut dibentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Periode Perencana

Pada tanggal 28 Maret 1954 berbagai hasil permusyawaratan telah dapat membentuk panitia yang terdiri atas:

Partai Murba
Partai Parindra
Partai PNI

Panitia ini memiliki tugas sebagai pengundang pada rapat-rapat selanjutnya, yaitu pada tanggal 4 April 1954 bertempat di Kediaman Asisten Wedana Bapak Abdul Muis Redhani telah dilaksanakan pertemuan yang memutuskan bahwa panitia diberi nama Panitia Penuntutan Kabupaten Barabai dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

Ketua: A. Zainie (NU)
Wakil Ketua: Muchyar Usman (Masyumi)
Sekretaris I: Hamli Guru (Parindra)
Sekretaris II: Osvia Arafiah (SKI)
Bendahara: Ali Baderun

Ditambah dengan anggota-anggota yang diambilkan seorang dari masing-masing Partai Politik dari Organisasi Massa yang ada dalam Kewedanan Barabai pada waktu itu.

Pada periode perencanaan ini telah dipelajari dan dibahas semua bahan yang ada dalam proses perjuangan untuk menuntut kabupaten. Dalam rapat yang dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, partai politik dan organisasi massa dalam Kewedanan Barabai, yaitu Kecamatan Barabai, Kecamatan Batang Alai dan Kecamatan Labuan Amas telah diambil suatu kesimpulan bahwa tuntutan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah waktunya diajukan kepada Pemerintah Pusat.

Periode Pelaksana

Periode Pelaksana dimulai tanggal 12 Februari 1956 sampai dengan 23 Desember 1954, selama periode pelaksanaan ini dimana oleh Partai Politik dianjurkan resolusi agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai (Plaastslijke Road Barabai) menuntut untuk dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.

Disamping itu banyak diterima dukungan dari berbagai pihak, yaitu:

1. Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan, tanggal 28 Juni 1956
2. Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai, tanggal 28 Juni 1956
3. Pernyataan Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai di Banjarmasin, tanggal 4 Juli 1956
4. Surat Desakan Gubernuh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor Des-637/IV/I/IV kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, tanggal 6 September 1956
5. Resolusi DPRD Sementara Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 4 Maret 1957

Untuk mempercepat dukungan diatas, maka diutuslah menghadap Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta yang terdiri dari :

Bapak H. Sulaiman Kurdi
Bapak Ali Baderun T.
Bapak A. Zaini Y.S.
Bapak H. Mukhyar Usman

Selain menemui Menteri Dalam Negeri juga ditemui Wakil Perdana Menteri I Bapak Dr. Idham Khalid, Menteri Sosial, Menteri Perekonomian serta beberapa orang tokoh masyarakat di Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 Nomor: Pem-20/2/II ditetapkan Barabai menjadi Kabupaten Administratif Barabai.

Dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Kabupaten Administratif ditetapkan sejak Bapak H. Basri, BA sebagai Pejabat Kabupaten Administratif Barabai.

Akhirnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1959 Nomor: Des-575-1-9 pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima antara Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan dengan Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Sejak tanggal 24 Desember 1959 itulah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah berdiri sendiri, terpisah dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan di Kandangan.

Dengan dasar pertimbangan riwayat maka ditetapkanlah tanggal 24 Desember 1959 merupakan Hari Lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah yang melaksanakan otonomi secara penuh sampai sekarang.

Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimulai pada bulan September 1953 dimana tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daerah otonom sendiri terpisah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi daerah Kewedanan Barabai yang pada zaman sebelum Perang Dunia II disebut Barabai Plaatslijke. Pada tanggal 28 Maret 1954 dari hasil berbagai musyawarah yang dilakukan dibentuk panitia. Selanjutnya dalam periode pelaksanaan, beberapa partai politik yang ada di Barabai seperti Murba, Parindra dan PNI mengeluarkan resolusi menuntut agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II. Tuntutan panitia dan resolusi tersebut didukung oleh berbagai pihak seperti:

1. Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan pada tanggal 28 Juni 1956.
2. Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai pada tanggal 28 Juni 1956.
3. Pernyataan Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai di Banjarmasin tanggal 4 Juli 1956.
4. Surat Desakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: Des-637/IV/I/IV tanggal 6 September 1956 kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
5. Resolusi DPRD Sementara Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 4 Maret 1957.

Atas dasar tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri RI melalui Keputusan Nomor: Pem-20/2/II tanggal 14 Pebruari 1957 menetapkan Barabai menjadi Kabupaten Administratif Barabai. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri RI dengan Nomor: Des-575-1-9 tanggal 23 Desember 1959 secara resmi terbentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah terpisah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah yang ditandai dengan dilaksanakannya serah terima antara Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah.

Atas dasar tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri RI melalui Keputusan Nomor : Pem-20/2/II tanggal 14 Pebruari 1957 menetapkan Barabai menjadi Kabupaten Administratif Barabai. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri RI dengan Nomor : Des-575-1-9 tanggal 23 Desember 1959 secara resmi terbentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah terpisah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah yang ditandai dengan dilaksanakannya serah terima antara Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah.
Sebagai daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini merupakan laporan hasil pelaksanaan pembangunan untuk Tahun 2008. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini memuat pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan kewenangan daerah.

Disamping dasar hukum tentang pembentukan daerah di atas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini juga disusun dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan SOTK Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. HST.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kab. HST.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan SOTK Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. HST.

Foto Kegiatan

Foto Kegiatan Lainnya

Bank Data

	HST Dalam Angka 2015 HST Dalam Angka 2015 (16990 Hits)
	DATA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2014 Pertambahan Jumlah Unit Usaha Formal dan Nonformal Menurut Kelompok Industri Tahun 2013 (15578 Hits)
	DATA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2014 Pertambahan Jumlah Tenaga Kerja Usaha Formal dan Nonformal Menurut Kelompok Industri Tahun 2013 (15743 Hits)
	DATA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2014 Produksi, Total Pendapatan, dan Banyaknya Rata-rata Tenaga Kerja Pada Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2013 (16043 Hits)
	DATA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2014 Pelanggan Daya Terpasang, KWH Terjual dan Beban Puncak Berdasarkan Tarif Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013 (15801 Hits)