Senin, 20-11-2017,  

Home   Download  Situs Terkait  Saran  Kontak  Login


Ikuti kami di SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 

Foto Kegiatan


Bank Data


Agenda Kegiatan


Top Download

Berita dan Kegiatan


Batu Bara HST Kembali Ingin Diekploitasi

         Perusahaan Pertambangan PT Mantimin Coal Mining (MCM) dan PT Antang Gunung Meratus selaku pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) berencana melakukan Ekplorasi dan Ekploitasi Pertambangan Batu bara di Kabupaten HST.

Terkait hal tersebut Bupati H Abdul Latif Senin (11/9) menjelaskan bahwa memang ada permintaan penyesuaian Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) HST yang terkena koordinat PKB2B kedua Perusahaan tersebut untuk memulai rencana kerangka Acuan AMDAL Penambangan batu bara.

"Namun masyarakat tidak perlu kwatir karena kita secara tegas sudah menolak dan sudah kami perintahkan kepada Camat yang wilayahnya terkena koordinat seperti Haruyan, Batu Benawa, Hantakan, BAS, BAT dan Limpasu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan surat penolakan pertambangan juga sudah dilayangkan ke Kementerian ESDM," katanya.

Menurutnya dalam RPJP 2006-2025 Kabupaten HST sudah menyatakan mengadakan pembangunan yang berbasis lingkungan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2010 dan pada RPJMD 2015-2021 juga menyatakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui di HST tidak boleh di ekploitasi untuk kepentingan jangka pendek.

"RTRW Kabupaten kita secara potensi memang terdapat batu bara namun peruntukkannya tidak kita dimasukkan dan AMDAL kedua perusahaan tersebut bahwa IUP untuk Kabupaten HST telah dikeluarkan sebagai bagian dari dokumen AMDAL (di enclave) sejak tahun 2009," kata Latif.

Lokasi yang diajukan PT MCM blok Batu Tangga menurut Bupati merupakan Daerah tangkapan air untuk irigasi Batang Alai seluas 6.660 Hektar dan sumber air baku PDAM dan masyarakat dengan nilai investasi pembangunan lebih dari Rp500 Miliar.

"Sedangkan lokasi yang diajukan PT Antang Gunung Meratus merupakan Daerah tangkapan air untuk irigasi Haruyan dan wilayah Intangan dan Kalibaru seluas 400 Hektar dengan sumber air baku PDAM serta masyarakat dengan investasi pembangunan lebih dari Rp300 Miliar," katanya.

Proses AMDAL kedua Perusahaan tersebut menurut Latif sejak tahun 2008 tidak dapat diteruskan dibahas oleh KA-AMDAL karena banyak keberatan dari masyarakat dan fokus kebijakan Pemkab HST prioritas di bidang pertanian bukan pertambangan.

"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menjual atau melepas hak atas tanahnya kepada pemodal atau pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dan meminta kepada Pembakal untuk berhati-hati memberikan surat-menyurat tanah," ujarnya.(Humas/Diskominfo)

  Hits (606)    Waktu :13-09-2017 (08:55:53)   Komentar (0)

Komentar
Alamat Email
Komentar

Tidak ada komentar
Hal