Minggu, 24-09-2017,  

Home   Download  Situs Terkait  Saran  Kontak  Login


Ikuti kami di SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 

Foto Kegiatan


Bank Data


Agenda Kegiatan


Top Download

Berita dan Kegiatan


Hak Keuangan dan Adminsitratif DPRD serta Susunan Perangkat Daerah Diperdakan

Pihak Eksekutif Ajukan 5 Raperda pada Rapat Paripurna
Sebanyak 5 raperda yang diajukan pihak eksekutif dalam hal ini Pemkab HST kepada pihak legislatif atau DPRD HST selasa siang lalu (05/07) dimana dalam raperda tersebut turut dibahas 2 raperda yaitu Hak Keuangan dan Adminsitratif DPRD HST serta tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dimana kedua raperda ini diajukan misalnya raperda pelaksanaan hak keuangan dan Administratif DPRD HST diajukan untuk menindaklanjuti pasal 28 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dengan peraturan daerah.
Menurut Wakil Bupati H A Chairansyah dalam penjelasannya sebenarnya Pemkab HST telah memiliki perda tentang kedudukan dan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD yaitu perda nomor 01 tahun 2005 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan perda nomor 08 tahun 2007.
Akan tetapi dengan terbitnya PP nomor 18 tahun 2017 ini maka berdasarkan pasal 29 semua perda dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan atau yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD wajib didasarkan dengan PP Nomor 18 tahun 2017 ini, ujarnya.
Kemudian terkait pengajuan raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diajukan untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 821.2/107/DUKCAPIL.SES bulan Januari 2017 perihal perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan pada point 3 disebutkan bahwa untuk menghindari terjadinya masalah hukum dan keuangan sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 2007 diminta kepada Bupati dan DPRD Untuk merubah nomenklatur perangkat daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil menjadi dinas kependudukan dan pencatatan sipil saja jangan digabungkan dengan urusan yang lain.
Berdasarkan itulah pihak Eksekutif dalam hal ini Pemkab HST mengajukan revisi peraturan daerah tentang perangkat daerah ini untuk memisahkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang semula bergabung dengan kependudukan dan pencatatan sipil. (Humas/Diskominfo)

  Hits (382)    Waktu :11-07-2017 (12:11:56)   Komentar (0)

Komentar
Alamat Email
Komentar

Tidak ada komentar
Hal