Info: Website HST akan segera berubah. Versi beta: https://injunkie.com

Rabu, 28-06-2017,  

Home   Download  Situs Terkait  Saran  Kontak  Login


Ikuti kami di SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 

Profil

Arah Kebijakan Pemerintah Daerah


Untuk mencapai visi dan misi , selain program strategi juga dirumuskan arah kebijakan pemerintah daerah sebagai berikut :

 

i.    Untuk mewujudkan misi Mengembangkan Kehidupan Beragama khususnya Agama Islam, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:

1.  Menjadikan nilai-nilai agama sebagai pijakan dan sendi dalam setiap pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membangun kerukunan kehidupan rumah tangga dan masyarakat guna mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.

2.  Meningkatkan kualitas pengamalan keagamaan melalui pembinaan dan pengembangan pendidikan keagamaan serta upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agama.

 

ii.   Untuk mewujudkan misi Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pertanian (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan) Menuju Agribisnis dan Agroindustri, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

1.  Mengembangkan Ketahanan Pangan melalui peningkatan produksi dengan usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pertanian.

2.  Mengembangkan usaha dan produk pertanian yang mempunyai nilai tambah dan daya saing menunjang berkembangnya pasar dan usaha kecil serta rumah tangga  pertanian di pedesaan.

3.  Mengembangkan sumber daya manusia pertanian dalam rangka penerapan teknologi dan manajemen usahatani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga petani-nelayan.

4.  Mengembangkan  budidaya dan sumberdaya perikanan  yang efisien dan ramah lingkungan.

5.  Meningkatkan kualitas sumber daya petugas pertanian, meliputi tenaga teknis fungsional seperti Penyuluh Pertanian Lapangan, Mantri tani, tenaga perencana dan pendataan maupun tenaga administratif lainnya.

6.  Mengembangkan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi hutan lindung beserta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dan mengembangkan hutan rakyat.

7.  Mengembangkan sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan dalam rangka antisipasi terhadap aplikasi teknologi dan manajemen pengusahaan.

8.  Mengembangkan lahan kehutanan dan perkebunan, melalui peningkatan SDM petani yang meliputi intensifikasi, diversifikasi, eketensifikasi dan rehabilitasi menuju agribisnis, agroindustri, agrowisata, dan wanawisata.

 

iii.   Untuk mewujudkan misi Mengembangkan Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Perdagangan, Koperasi serta Sektor Jasa Lainnya, arah kebijakannya adalah:

1.  Meningkatkan investasi di bidang industri.

2.  Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan tabungan, dana bergulir dan revitalisasi lembaga ekonomi rakyat serta pelayanan perizinan.

3.  Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk industri kecil/rumah tangga, aneka dan kerajinan terutama dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

4.  Memantapkan sistem distribusi barang dan jasa serta perluasan pasar produk daerah.

5.  Memberikan kesempatan berusaha secara luas kepada Koperasi dan UKM untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat melalui jaringan usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan.

6.  Merevitalisasi kelembagaan yang menangani sektor ekonomi sekunder dan tersier.

7.  Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukung dan daya tampung agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan (sustainable).

8.  Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi serta penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

 

iv.   Langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, maka dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut  :

1.  Menuntaskan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun bagi anak usia sekolah selaras dengan mengembangkan wajib belajar 12 tahun dan penuntasan buta aksara.

2.  Meningkatkan fungsi perpustakaan Daerah sebagai salah satu pusat kegiatan belajar mandiri serta pusat layanan informasi dan penelitian.

3.  Meningkatkan kualitas dan memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah serta partisipasi keluarga dan masyarakat/swasta dalam pendidikan yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

4.  Mendorong tumbuhnya sekolah swasta mulai dari taman kanak-kanak hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

5.  Menumbuhkan budaya olahraga generasi muda dan masyarakat, meningkatkan olahraga prestasi secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

6.  Meningkatkan kemampuan akademik dan profesi Pendidik sehingga pendidik dapat berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan pendidik.

7.  Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.

8.  Mengembangkan Kebijakan Pelayanan Sistem kependudukan dan Catatan Sipil.

9.  Meningkatkan aksesibilitas, pemerataan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan pedesaan.

10.  Meningkatkan upaya promosi hidup sehat menuju Indonesia Sehat 2010.

11.  Mewujudkan RSUD H. Damanhuri sebagai Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan di Benua Lima dan Wilayah Sekitarnya sesuai standar tipe B.

12.  Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (unrenewable resources).

13.  Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.

14.  Mendorong terwujudnya tata praja lingkungan (Good Enviromental Governance) di kalangan pemerintah, dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik (Good Governance).

 

v.    Langkah - langkah yang akan ditempuh dalam rangka mendukung keberhasilan misi Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Mutu Pelayanan Publik, arah kebijakannya sebagai berikut:

1.  Membangun dan memelihara kondisi Prasarana Transportasi sebagai penunjang percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah.

2.  Mempertahankan dan meningkatkan kondisi prasarana permukiman dan fisik pemerintahan.

3.  Membangun dan mengembangkan serta mempertahankan kondisi prasarana irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

4.  Mengamankan kawasan pertanian dan pemukiman rawan banjir dari luapan air sungai.

5.  Meningkatkan pelayanan fisik dan kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan sampah.

6.  Meningkatkan pengelolaan pertamanan dan penyehatan lingkungan hidup.

7.  Menciptakan kemitraan yang kondusif melalui pengembangan jasa konstruksi.

8.  Meningkatkan manajemen alat berat dan meningkatkan PAD dari UPAB.

9.  Mengembangkan dan Revitalisasi manajemen transportasi.

10.  Merevitalisasi PDAM.

 

vi.    Untuk mewujudkan Misi Memberdayakan Masyarakat dan Keluarga,  maka arah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1.  Mengembangkan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas 2015.

2.  Mengembangkan Peningkatan Ketahanan Keluarga.

3.  Memantapkan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

4.  Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

5.  Menjadikan lembaga/organisasi kepemudaan, pramuka dan lembaga sosial kemasyarakatan dapat bersinergi membangun daerah.

6.  Menjadikan organisasi kewanitaan untuk membangun dan meningkatkan kemampuan keluarga yang kuat, sehat dan sejahtera dimulai dari rumah tangga, masyarakat yang dilandasi nilai-nilai religius.

7.  Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

8.  Meningkatkan peranan, kemampuan dan kemandirian kaum wanita dalam rangka Pengarusutamaan Gender.

9.  Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.

 

vii.   Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mendukung keberhasilan misi Mengembangkan Birokrasi Yang Profesional dan Berdedikasi, maka diambil arah kebijakan sebagai berikut adalah:

1.  Meningkatkan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien menuju Good Governance.

2.  Menyiapkan ketersediaan Aparatur Pemerintah Daerah yang Profesional dan menata keseimbangan antara jumlah dengan beban kerja di setiap SKPD.

3.  Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah.

4.  Mengembangkan kemampuan dan keterampilan aparat pengawas untuk terwujudnya manajemen pemerintahan daerah yang baik.

5.  Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa yang demokratis transparan dan bertanggung jawab.

6.  Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

7.  Mewujudkan Tertib wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten.

8.  Menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden & Wapres,dan Pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

9.  Mengembangkan Produk Hukum Daerah.

10.  Mengembangkan budaya hukum serta Melaksanakan Penegakan Perda dan produk hukum lainnya.

11.  Mengembangkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum.

12.  Pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah.

13.  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai otonomi daerah secara mandiri tanpa meninggalkan aspek pelayanan masyarakat.

14.  Melaksanakan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan program pembangunan Nasional dan Propinsi Kalimantan Selatan serta program pembangunan Kabupaten tetangga.

15.  Mengembangkan dan peningkatan penelitian serta kemampuan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Kesejahteraan Masyarakat.

16.  Memfasilitasi peranan infra dan supra struktur politik menuju sistem pemerintahan di Daerah yang demokratis transparan dan bertanggung jawab.

17.  Memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

18.  Menyiapkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Aparatur Pemerintah Daerah.

 

viii.   Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan Misi Mengembangkan Seni dan Budaya Daerah, adalah sebagai berikut  :

1.  Mengembangkan Pariwisata sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.  Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah melalui apresiasi dan pelestarian nilai-nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta Benda Cagar Budaya (BCB).

 

Foto Kegiatan


Bank Data


Agenda Kegiatan


Top Download

Inhil situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker